Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mencatat, sampai dengan Kuartal IV-2020 masih ada anggaran Rp 1. 068 triliun yang harus dibelanjakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kawasan. Dengan demikian, belanja APBN 2020 hanya mampu terserap 96, 4% dari pagu anggaran.

Sampai dengan 31 Oktober 2021 pemerintah daerah (Pemda) yang hangat membelanjakan anggaran sebesar Rp 678, 41 triliun atau 62, 77% dari pagu anggaran yang sejumlah Rp 1. 080, 7 triliun.

Sementara belanja negeri juga baru terserap Rp dua. 041 triliun atau baru terserap 74, 5% dari total pagu APBN pada Perpres 72/2020 dengan sebesar Rp 2. 739, dua triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sedang banyak sisa anggaran belanja Pemda. Pasalnya penanganan covid-19 dan perbaikan ekonomi nasional (PC-PEN) di daerah juga tergantung dari program PC-PEN di pemerintah pusat.

“Realisasi total belanja sampai Oktober 2020 sebesar 62, 77%, kecil lebih baik dibanding Oktober 2019 yang sebesar 61, 46%. Walaupun secara nominal turun Rp 84, 9 triliun, ” jelas Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (1/12/2020).

“Untuk daerah butuh perhatian besar. Kita lihat beberapa belanja daerah tunjukkan eksekusi yang tidak secepat dibayangkan, ” kata Sri Mulyani melanjutkan.

Dalam soal anggaran belanja pemerintah pusat, Sri Mulyani mengiakan akan tetap menjalankan program-program perbaikan ekonomi nasional..

Oleh karena itu, Sri Mulyani mereken, anggaran penanganan Covid-19 di daerah perlu ditingkatkan lagi. Misalnya sekadar di sektor kesehatan yang dialokasikan Rp 30, 4 triliun hangat terealisasi Rp 14, 9 triliun atau 49, 12% hingga Oktober 2020. Begitu juga dengan agenda jaring pengaman sosial yang dialokasikan Rp 22, 8 triliun gres terealisasi Rp 12, 9 triliun atau 56, 62%.

Sementara untuk dukungan ekonomi yang dianggarkan Rp 19, 2 triliun baru terealisasi Rp 2, 7 triliun atau 14, 39% tenggat Oktober 2020.

“Ini menggambarkan nampaknya daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat. Kalender mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgent yang dilakukan negeri pusat, ” ujarnya.

“Ini jadi satu pembelajaran karena tentu kita harap APBD selalu lakukan seluruh program sehingga tolong countercyclical-nya, ” kata Sri Mulyani melanjutkan.

Dengan serupa itu, sampai dengan akhir tahun 2020 ini, atau sampai Kuartal IV-2020 pemerintah masih harus membelanjakan Rp 1. 068 triliun, yang berasal dari Rp 798, 7 triliun dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebesar Rp 402, 3 triliun.

Mutlak anggaran yang harus dibelanjakan di Kuartal IV-2020 tersebut, yang sejumlah Rp 1. 068 triliun tersebut tanpa memasukkan anggaran Transfer ke Daerah dan dana Desa (TKDD) yang sebesar Rp 133, 8 triliun.

Anggaran bayaran yang besar ini, diharapkan Sri Mulyani mampu mendorong perekonomian Indonesia sekaligus menjaga momentum tren reversi ekonomi nasional yang sebelumnya terbenam di kuartal II-2020.

“Jadi kalau melihat total bayaran APBN Rp 798, 7 triliun di tambah Rp 400 triliun APBD total keseluruhan kalau dikurangi tadi masih ada sekitar Rp 1. 068 triliun sendiri apabila APBN dan APBD dieksekusi sesuai dengan rencana APBN dan APBD-nya. Kita berharap angka tersebut bertambah dari Rp 1. 000 triliun kuartal IV bisa jaga paksa pemulihan ekonomi mulai nampak kuartal III, ” ujarnya.

“Dengan demikian asumsi penyerapan biaya negara hanya mampu mencapai 96, 4% dari pagu Perpres 72/2020, ” kata Sri Mulyani melanjutkan.



[Gambas:Video CNBC]
(dru)