Dapatkan promo member baru Pengeluaran SDY 2020 – 2021.

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan serta Perikanan Ad Interim Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menyelenggarakan rapat perdana dengan jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Jumat (27/11/2020). Rapat itu turut dihadiri Sekjen KKP Antam Novambar dan para eselon I di lingkungan KKP.

“Kita ketemu teman-teman di KKP yang tadi sekjen di sini sudah disertakan semua. Yang kedua tadi saya rapat pertama dengan semua eselon I untuk melihat jangan ada order yang terhenti semua proses tadi, ” ujar Luhut.

Ia mengungkapkan salah satu pokok utama dalam rapat berkaitan dengan ekspor benih bening  lobster (BBL). Menurut dia, tidak ada dengan salah dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020.

“Jadi sudah kita memeriksa tadi. Tadi saya tanya Bungkus Sekjen, Pak Lambok (Staf Istimewa Bidang Hukum Menko Kemaritiman serta Investasi Lambok Nahattands) semua itu dinikmati oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah, ” kata Luhut.

“Nah kalau ada mekanisme dengan salah itu sedang kita pertimbangan dan sekarang dihentikan mungkin kaum waktu dan setelah nanti kita evaluasi kita akan lanjutkan sedang kalau memang bisa dilanjutkan, ” lanjutnya.

Seperti diketahui, kemarin, KKP mengakhiri sementara penerbitan Surat Penetapan Zaman Pengeluaran (SPWP) ekspor benih suci lobster (BBL) pada Kamis (26/11/2020). Penghentian sementara ini berlaku had waktu yang belum ditentukan.

Keputusan penghentian sementara penerbitan SPWP berdasarkan Surat Edaran Bagian B. 22891/DJPT/PI. 130/XI/2020 yang ditandatangani Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini keadaan ini.

Dalam tulisan edaran itu dijelaskan alasan penghentian guna memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp. ), Kepiting (Scylla spp. ), dan Rajungan (Portunus spp. ) di Wilayah Tata Perikanan Negara Republik Indonesia.

Selain itu, juga di rangka mempertimbangkan proses revisi susunan pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan KKP.

“Surat edaran pada keluarkan hari ini dan valid hingga batas waktu yang belum ditentukan, ” ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam masukan resmi KKP yang dikutip CNBC Indonesia.

KKP memberi kesempatan bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL di-packing house buat segara mengeluarkan komoditas tersebut dari Indonesia, paling lambat satu keadaan setelah surat edaran terbit.

Kebijakan ini diambil sehari setelah Menko Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai menteri KKP ad interim. Luhut mengisi kekosongan yang ditinggalkan Edhy Prabowo dengan ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan manipulasi terkait perizinan ekspor benih suci lobster.



[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)