Jakarta, CNBC Indonesia – Pemberlakuan kebijakan kelas standar bagi peserta BPJS Kesehatan bakal berlaku pada awal 2021. Penerapannya bakal dilakukan secara bertahap hingga akhir 2022. 



Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menjelaskan, kelas standar akan mewakili sistem kelas 1, 2, & 3 untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP).

Dengan demikian seluruh peserta nantinya hendak tergabung menjadi hanya satu bagian. 

”Pada awal 2021 hingga 2022, paket manfaat jaminan kesehatan nasional berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas pengampu bisa kami terapkan bertahap, ” ujar Oscar dalam rapat secara Komisi IX DPR, Kamis (17/9/2020).



Perumusan aturan status standar ini, kata dia, ada di bawah koordinasi Dewan Garansi Sosial Nasional (DJSN). DJSN kendati melibatkan sejumlah pihak yakni Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, kalangan akademisi, perhimpunan dan asosiasi sendi sakit. 



Foto: dok: BPJS Kesehatan
dok: BPJS Kesehatan

“Perumusan meliputi konsep dan kriteria kelas standar yang akan diberlakukan dalam JKN, ” ujar Oscar. 



Dia menjelaskan, pada Januari-Septmber 2020, semesta pihak diharapkan bisa menyelesaikan rancangan paket manfaat JKN berbasis KDK dan rawat inap kelas penopang. 

Selanjutnya pada Oktober-Desember 2020, semesta pihak diharapkan bisa mematangkan proses legal dari aturan tersebut. Meliputi, pembahasan rancangan revisi Perpres Cetakan 82 Tahun 2018 tentang Cagaran Kesehatan oleh internal Kemenkes. 



Selanjutnya, harmonisasi revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 hingga penetapannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terakhir, implementasi berangsur-angsur mulai awal 2021 hingga simpulan 2022.

Sejalan secara aspek legal, sejumlah persiapan teknis lainnya juga dilakukan pihak terpaut. Misalnya, ketersediaan tempat tidur dalam RS, penyesuaian fasilitas rawat inap kelas standar oleh RS, sumber daya manusia medis dan non medis, hingga ketersediaan sarana dan prasarana di RS. 



Ketentuan mengenai kelas penopang tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Pada Pasal 54 A berbunyi untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, menteri bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan aliansi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan kebaikan Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan pokok kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020. 

Kelas standar diharapkan menjadi solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Termasuk juga antisipasi terhadap lonjakan suruhan peserta untuk turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution menyatakan, berdasarkan pantauan Dewas BPJS Kesehatan, kualitas ruang rawat inap kelas 1, 2, serta 3 di berbagai daerah pula masih belum setara di pada setiap kelasnya. 



Chairul pun mempertanyakan konsep kelas penopang yang kemudian akan diimplementasikan. Tempat pun menilai masih banyak bagian fasilitas kesehatan dan masyarakat umum yang belum memahami konsep posisi standar. Hal tersebut perlu menjadi perhatian jika penerapannya akan dilakukan mulai tahun depan. 

”Di lapangan, kelas 1, 2, 3 pula enggak standar. Implementasi di lapangan perlu dilakukan satu evaluasi yang jelas, ” ujar Chairul.



”Dewan Pengawas melihat menetapkan ada satu diantara informasi yang nyata. Oleh karena itu, [penjelasan] kelas standar harus melalaikan satu pintu, jangan semua orang berbicara KDK. KDK itu tercampak Kemenkes [yang berbicara], kelas penumpil itu DJSN, ” lanjutnya.



[Gambas:Video CNBC]
(dru)