Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah maskapai penerbangan Indonesia mulai kesulitan membayar sewa motor. Hal ini membuat lessor menggugat ke ranah hukum dan berpotensi membuat maskapai pailit. Belum lama ini Lion Air kena gugatan miliaran rupiah oleh salah kepala lessor pesawat.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto buka suara melanggar hal ini. Dia tak memungkiri bahwa jika maskapai ramai-ramai berpotensi mengalami pailit, maka iklim usaha penerbangan Indonesia akan ikut terkena dampaknya.

Kendati begitu, mengenai persoalan antara lessor & airline, menurutnya adalah urusan business to business . “Itu kan sifatnya B to B, untuk saat ini dasar pemerintah Indonesia melalui APBN tidak bisa masuk ke sana, ” ujar Novie kepada CNBC Indonesia, Senin (28/9/20).


Kemenhub juga tengah melakukan pembicaraan mengenai nasib bisnis penerbangan di dalam negeri ke depan. Hanya selalu, skema bantuan suntikan modal sejak APBN, menurutnya tak bisa diberikan kepada swasta meskipun tujuannya buat menyelamatkan industri penerbangan Tanah Minuman.

“Yang kita mampu maksimal itu kan masuk ke BUMN. Tapi swasta kan belum bisa karena kita belum ada mekanismenya bagaimana APBN bisa mendalam ke hal yang semacam itu, ”  katanya.

“Misalnya kita ke airline A, kita nggak ada mekanismenya masuk ke kian. Kami di Kementerian Perhubungan tak mempunyai kewenangan ke sana, ” lanjutnya.

Kendati begitu, pihaknya terus merumuskan skema berbentuk insentif yang bisa mendukung kesinambungan bisnis maskapai. Sejauh ini, tumpuan yang mungkin untuk direalisasikan merupakan biaya PSC.

“Jadi yang bisa kita lakukan maksimal contoh saja untuk pariwisata, kita bisa memberikan PSC kepada penumpang sehingga animo masyarakat untuk memakai transportasi udara bisa kembali sedang, ” katanya.

Kongsi penerbangan mengalami masalah baru di tengah pandemi Covid-19. Dengan bervariasi penurunan penumpang dan intensitas penerbangan, beban terhadap sewa pesawat suram untuk ditekan.

Peristiwa ini memunculkan ancaman sampai di dalam kepailitan karena tunggakan utang ataupun kewajiban lain seperti yang dialami oleh Lion Air dan maskapai lain di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association, Bayu Sutanto, menjelaskan bahwa perusahaan lessor ataupun penyewaan pesawat di dunia juga mengalami masalah yang sama.

“Lessor di dunia pun juga lagi ada masalah juga. Jadi ini jadi dispute, karena di perjanjian sewa atau lease agreement tidak ada klausul kahar ataupun force majeure, ” ujarnya kepada CNBC Indonesia .

Dengan begitu, dalam umumnya para rental pesawat tersebut mengacu pada perjanjian dengan airline yang disepakati sebelum ada pandemi Covid-19. Di sisi lain, maskapai tentu kesulitan memenuhi tanggung jawab bayar sewa pesawat jika status penerbangan belum kembali normal.

“Umumnya lessor ini tetap mengacu pada perjanjian yang sudah ada yang sudah disepakati sebelumnya pada saat normal. Tapi di kondisi saat ini tidak umum, tidak ada airline yang bisa bayar sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Ini jadi dispute, ” urainya.

Bayu mengiakan, sebenarnya sempat ada wacana menimpa perumusan regulasi perdata internasional menghantam kerja sama antara maskapai dengan rental pesawat. Dia menjelaskan, patokan perdata di Indonesia belum memadai untuk mengakomodasi kasus-kasus seperti yang terjadi saat ini.

“Kebetulan di Indonesia ini patokan perdatanya kan masih ketinggalan menggunakan kitab undang-undang hukum dagang tahun 1800-an dan perdata internasional pula belum diatur. Waktu itu tahu kita diskusikan dengan Kemenkumham menimpa rencana membuat draf undang-undang perdata internasional, ” urainya.

Sayangnya, wacana tersebut sampai saat ini tak kunjung terealisasi. Akhirnya, dalam sejumlah kasus umumnya lessor menuntut maskapai pailit karena tak mampu membayar utang.

“Saat ini yang ada yang banyak digunakan oleh lessor keputusannya mereka mengajukan kepailitan kepada airline karena tidak mampu bayar. Tapi apakah seperti itu pilihan terbaiknya. Kalau itu yang diambil ya banyak maskapai akan tidak mampu bertahan, ” bebernya.

Belakangan, gejala-gejala tersebut sudah berangkat terjadi. Dikatakan bahwa jika kongsi mulai kesulitan membayar uang sewa, lessor meminta pesawat dilakukan grounded. Dalam waktu tertentu, jika pembalasan sewa tak kunjung dilakukan oleh karena itu bisa berujung ke meja hijau. Namun, semua ini juga bersandar pada negosiasi antara kedua raka pihak.

“Yang normatif tentu negosiasi dengan pihak lessor. Memohon untuk penundaan atau restrukturisasi utang. Karena dari perjanjian tersebut, karena tidak dibayar akhirnya menjadi utang, secara perdata semacam itu, ” katanya.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)