Jakarta, CNBC  Indonesia semrawut   Presiden Jokowi  telah meneken UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bola lampu tanggal 2 November 2020. Peristiwa ini langsung direspons cepat Pakta Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia secara tegas membuktikan menolak dan meminta agar peraturan tersebut dibatalkan atau dicabut.

“Pendaftaran gugatan judicial review uu cipta kerja no 11/2020 sudah resmi tadi pagi dalam daftarkan ke MK di arah penerimaan berkas perkara oleh KSPI dan KSPSI  AGN, ” kata pendahuluan Presiden KSPI Said Iqbal dalam Jakarta, Selasa (3/11).

Rencana pengajuan judicial review ini sempat tertunda, pada aksi 2 November kemarin harusnya sudah dilayangkan ke MK. Namun, saat tersebut belum ada kepastian apakah UU Omnibus Law sudah diteken atau belum.


Iqbal  mengatakan menurut kajian dan analisa yang dilakukan KSPI secara cepat setelah menerima salinan UU No 11 Tahun 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan kaum buruh. Beberapa pasal itu antara lain:

“Setelah kami pelajari, isi undang-undang itu khususnya terkait klaster ketenagakerjaan dekat seluruhnya merugikan kaum buruh, ” katanya.  

Dia menuding akan berlakunya  upah murah di Indonesia. Iqbal  bilang situasi ini terlihat dengan adanya sisipan Pasal 88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Penggunaan frasa “dapat” dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah. Kita ambil contoh di Jawa Barat. Untuk tahun 2019, UMP Jawa Barat sebesar 1, 8 juta. Sedang UMK Bekasi sebesar 4, 2 juta. JIka hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan turun.

Ia bilang berlakunya UU Cipta Kerja mengembalikan kepada rezim upah murah. Hal yang benar kontradiktif, apalagi Indonesia sudah lebih dari 75 tahun merdeka. Makin ditambah dengan dihilangkan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMSK dan UMSP), karena UU No 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 89 UNDANG-UNDANG No 13 Tahun 2003.

Dihilangkannya UMSK dan UMSP sangat jelas sekali menyebabkan ketidakadilan. Bagaimana mungkin sektor industri otomotif  seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai Upah Minimum nya pas dengan perusahan baju atau kongsi kerupuk. Itulah sebabnya, di semesta dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi ukuran tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara.

Oleh sebab itu KSPI meminta agar UMK harus tetap ada tanpa kondisi dan UMSK serta UMSP tidak boleh dhilangkan. Jika ini terjadi, maka akan berakibat tidak tersedia income security (kepastian pendapatan) kelanjutan berlakunya upah murah.

Selain itu buruh menyoroti  PKWT atau Karyawan Kontrak Seumur Tumbuh. Ia bilang UU No 11 Tahun 2020 menghilangkan periode batas waktu kontrak yang terdapat dalam Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003. Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang dan terus-menerus minus batas periode menggunakan PKWT atau karyawan. Dengan demikian, PKWT (karyawan kobntrak) bisa diberlakukan seumur tumbuh tanpa pernah diangkat menjadi PKWTT (karyawan tetap). Hal ini bermakna, tidak ada job security ataupun kepastian bekerja.

Padahal dalam UU No 13 Tahun 2003, PKWT atau karyawan janji batas waktu kontraknya dibatasi maksimal 5 tahun dan maksimal 3 periode kontrak. Dengan demikian, setelah menjalani kontrak maksimal 5 tahun, maka karyawan kontrak mempunyai jalan diangkat menjadi karyawan tetap ataupun permanen apabila mempunyai kinerja dengan baik dan perusahaan tetap berlaku. Tetapi UU 11 Tahun 2020 menghilangkan kesempatan dan harapan tersebut.

Masalah lain dengan jadi sorotan buruh adalah outsourcing seumur hidup. UU No 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 64 dan 65 UU No 13 Tahun 2003. Selain itu, pula menghapus batasan 5 (lima) jenis pekerjaan yang terdapat di pada Pasal 66 yang memperbolehkan penerapan tenaga kerja outsourcing hanya untuk cleaning service, cattering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan.

Dengan tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang dapat menggunakan tenaga outsourcing, maka semua jenis pekerjaan di dalam order utama atau pekerjaan pokok dalam sebuah perusahaan bisa menggunakan pekerja outsourcing. Hal ini mengesankan negara melegalkan tenaga kerja diperjualbelikan sebab agen penyalur. Padahal di negeri internasional, outsourcing disebut dengan nama modern slavery (perbudakan modern).

Bilang  KSPI meminta penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya dibatasi 5 jenis pekerjaan saja sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003.

Pekerja juga menyoroti nilai pesangon yang dikurangi.

UU No 11 tahun 2020 mengurangi kadar pesangon buruh, dari 32 bulan upah menjadi 25 upah (19 dibayar pengusaha dan 6 kamar melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan).   KSPI meminta nilai pesangon dikembalikan cocok isi UU 13/2003.

Hal lainnya yang disoroti buruh dari UU No 11 Tarikh 2020 adalah PHK menjadi gampang dengan hilangnya frasa “batal menetapkan hukum” terhadap PHK yang belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Ia juga menganggap UU itu membuat  TKA buruh kasar cenderung akan mudah masuk ke Indonesia karena kewajiban memiliki izin terekam menteri diubah menjadi kewajiban mempunyai rencana penggunaan tenaga kerja ganjil yang sifatnya pengesahan.

Selain itu, cuti panjang berpotensi hilang karena menggunakan frasa “dapat”, jam kerja dalam penjelasan UU No 11 Tahun 2020 memberi peluang ketidakjelasan batas waktu kerja, dengan sistem kerja kontrak & outsourcing “seumur hidup” berpotensi menjadikan buruh tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, dan kurang sanksi pidana yang sebelumnya tersedia menjadi dihilangkan.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)