Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Dewan Cabang Rakyat periode 2014-2019  Fahri Hamzah dalam sejumlah kesempatan kerap mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Saat menjadi narasumber di dalam program IMPACT With Peter Gontha, Jumat (11/9/2020), Fahri mengungkapkan dasar di balik kengototan tersebut.

“Mohon maaf, ini kira-kira problem di antara saya secara orang. Saya tidak mau, kami tidak bisa, cespleng on the spot. Jadi misalnya orang sejumlah “Korupsi, perkuat KPK” itu muter saya melihatnya, ” katanya.

“Bubarkan KPK?, ” tanya Peter. 


“Bahkan lebih dari pada itu. Tersebut setelah sekian lama saya marah lalu saya membuat statement sesuai itu, ” jawab Fahri.

Menurut dia, pernyataan itu buat menarik pikiran orang bahwa, “No Simple Cure in Democracy”.

“Jadi nggak ada lagi yang terlalu sederhana. On the spot, on the spot, on the spot. Ada problem sistemiknya gitu lho, ” ujar Fahri.

Saat ditanya Peter apakah dia benar-benar berniat menutup KPK, Fahri memberikan penjelasan.

“Membangunkan orang. Sebenarnya membentuk kalau kita baca UU-nya sesungguhnya juga KPK harus bubar. Karena UU-nya mengatakan institusi ini dibuat karena polisi, kejaksaan dan mahkamah belum efektif dalam memberantas manipulasi, ” katanya.

Menurut Fahri, yang kini merupakan Pemangku Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, KPK telah gagal membinasakan korupsi di tanah air.

“Makanya saya mengatakan, kalau kamu tidak bereskan ini, berguna kamu gagal. Kalau kamu mengucapkan ini sudah beres, harusnya kamu sudah bubar. Kan begitu?, ” ujarnya.

“Sebenarnya mampu dua-duanya. Kalau presiden itu, dengan segala maaf saya ngomong kepala, kalau presiden itu mengerti tersebut orkestranya, KPK itu harus dikasih time table untuk menyelesaikan pekerjaannya, ” lanjut Fahri saat ditanya apakah itu pernyataan emosional ataupun pernyataan yang bertujuan membangunkan orang-orang agar bergerak membubarkan KPK.

KPK, menurut Fahri, perlu diberikan time table agar mampu segera menyelesaikan pekerjaannya. Mengapa tidak kepolisian, kejaksaan atau pengadilan dengan diberikan time table?

“Karena dari seluruh institusi ini yang diberikan senjata paling besar itu adalah KPK. Karena dia punya senjata paling besar maka sebenarnya dia lebih punya kewenangan untuk membereskan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. harusnya begitu. Tapi itu tidak dia kerjakan sehingga dia sibuk, ” kata Fahri.

“Itu dengan saya bilang di kita tersebut ada problem dalam perencanaan. Tiba masa tiba akal. Dalam implementasi kita itu menganggap sibuk tersebut sama dengan sukses. Di di dalam evaluasi kita menganggap citra itu sama dengan performance. Kadang-kadang tersebut tiga hal yang saya lihat dalam planning, implementing, dalam evaluation gitu, ” lanjutnya.

“Nah pemberantasan korupsi yang sibuk itu bukan sukses, pemberantasan korupsi yang sukses adalah apabila kita makin percaya pada polisi, bahkan percaya kepada jaksa, dan bahkan percaya kepada pengadilan. ”

Eks politikus Partai Kesamarataan Sejahtera ini juga lantas menyuarakan masyarakat belum percaya kepada KPK, sebuah bukti KPK gagal. Sebab karena itu, Fahri meminta KPK jangan terus menerus mengklaim keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.

“Seharusnya sukses dia, ‘Oh hari ini tingkat kepercayaan publik pada Polri sudah naik sekian serta kita bersyukur. Teruslah Polri berfungsi, kami bangga mendukung Polri & anak-anak bangsa akan bangga menjadi anggota Polri’. ‘Hari ini kita lihat kejaksaan kita salah kepala yang terbaik di Asia Tenggara, kepercayaan masyarakatnya luar biasa, sebab itu kita bangga’, ” kata Fahri.

“Kan tersebut tidak terjadi kan? Yang terjadi itu kan dia terbakar & secara sepihak dia mengumumkan dirinya sukses. Jadi sukses ini barang apa? Nah itu yang saya lalu bongkar motifnya dari awal. Barang apa dasar dari membuat UU-nya, ” lanjutnya.

Dalam jalan itu, Fahri juga mengomentari KPK yang baru setelah revisi UU. Seperti diketahui, UU yang aci saat ini adalah UU Cetakan 19 Tahun 2019 tentang Modifikasi Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Saya nggak melihat KPK yang baru setelah amandemen UU memahami makna dari pada modifikasi UU KPK yang kemarin. Bahkan saya mendengar ada semacam dendam bahwa mereka nggak bisa nangkap orang setiap saat lagi, nggak bisa taping (menyadap) orang berlama-lama lagi, ” ujar Fahri.



”Semacam ada dendam. Ana nggak bisa lagi karena nggak begitu, ” sahut Fahri zaman ditanya Peter soal dugaan menuntut itu.

“Apakah tersebut dendam atau pekerjaan pegawai KPK menjadi lebih sulit, ” tanya Peter.

“Sebenarnya itu tadi. Makna dari perubahan UU ini harus dimengerti. UU ini menghendaki KPK kembali menjadi orkestra, memimpin orkestra. Memang pemimpin tertingginya adalah presiden. Tapi KPK tersebut dalam penegakan hukum, bahkan di dalam pencegahan, dia punya kewenangan dengan melampaui kewenangan presiden, ” perkataan Fahri.

[Gambas:Video CNBC]
(miq/sef)