Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Bayaran VI DPR RI menyoroti besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan rencananya akan diberikan kepada sebanyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun depan, khususnya kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Tahun depan, rencananya negeri akan memberikan PMN  Rp 12 triliun kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Bahana dan tahun 2022 sebesar Rp 10 triliun.

Oleh karena itu total PMN  demi penyelamatan Jiwasraya mencapai Rp 22 triliun, lebih besar dari alokasi semula dengan disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani  Rp 20 triliun.


Dengan dana suntikan kepada Terang tersebut, maka akan dibentuk kongsi asuransi jiwa baru bernama IFG  Life di bawah kendali Bahana sebagai Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan.

Sorotan ini mengemuka juga pada PMN  buat perusahaan BUMN farmasi yang disebutkan hanya mendapat  sejumlah Rp 2 triliun.

Anggota Komisi VI DPR MENODAI Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat mempertanyakan  bagaimana bisa perusahaan dengan ‘dirampok’ oleh para oknum, malah bisa diberikan dana lebih gede oleh negara ketimbang dengan BUMN yang tengah berjibaku menyediakan obat dan vaksin untuk Covid-19 yang justru diberikan PMMN sangat mungil.

“Ini Jiwasraya engga ada hubungan sama Covid-19 sanggup PMN Rp 22 triliun. Sementara Bio Farma untuk penanganan Covid-19 dengan menyediakan vaksin hanya mampu Rp 2 triliun doang, ” kata Herman dalam Rapat Kerja dengan BUMN Farmasi, Senin (5/10/2020).

“Maksud saya kalau PMN ke BUMN lebih tumbuh, mereka bisa menyajikan obat secara harga lebih murah dan terjangkau. ”

“Tapi BUMN yang ‘dirampok’ dikasih besar, sementara BUMN yang berjibaku memenuhi keinginan vaksin anggarannya kecil. Saya sebagai wakil rakyat miris hati hamba, ” lanjutnya.

Dia mengatakan, jika BUMN farmasi memperoleh PMN yang lebih besar oleh sebab itu nilai ekonomisnya nanti juga akan kembali ke negara dalam bentuk dividen yang lebih baik juga.

“Perusahaan dibutuhkan oleh rakyat tapi kok anggaran negara kecil. Padahal kalau dipenuhi bisa lindungi rakyat dari ancaman Covid-19, ” tegas dia.

Dalam rapat dengar pendirian dengan Komisi VI DPR MENODAI, Kamis (3/9/2020), Menteri BUMN Erick Thohir  sempat mengusulkan  PMN  senilai Rp 1 triliun di dalam tahun depan untuk PT Bio Farma  (Persero), Holding BUMN Farmasi yang membawahi PT Kimia Farma  Tbk  (KAEF), PT Indofarma Tbk  (INAF), dan PT Phapros Tbk  (PEHA).

Erick Thohir mengatakan perusahaan farmasi BUMN perlu untuk memiliki bahan baku dibanding dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor, salah satunya adalah objek baku masker yang saat itu filternya masih diimpor dari luar negeri.

“Nah Bio Farma sendiri anggarannya kan kita masker, tapi di dalamnya sasaran itunya masih impor. kita mengajukan kalau bisa bikin pabrik aja, nggak usah impor, ” logat Erick.

Terkait dengan PMN  Jiwasraya ini didasarkan di dalam hasil  rapat panitia kerja (Panja) pada 1 Oktober pekan berserakan.   Keputusan PMN  Rp 22 triiun  ini telah disepakati beriringan oleh Panja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, tadbir Jiwasraya dan  Bahana.

“Dalam usaha melaksanakan restrukturisasi tersebut akan diberikan penambahan modal kepada BPUI sebesar yang diajukan akan dibahas, Rp 12 triliun di dalam tahun anggaran 2021, untuk tahap pertama. Kemudian Rp 10 triliun pada tahun 2022, ” prawacana Arya Bima, Ketua Rapat Panja Asuransi Jiwasraya, di kawasan DPR RI, Kamis (1/10/2020).

Dana tersebut akan diberikan kepada BPUI sebagai perusahaan holding perasuransian dan penjaminan pelat merah jadi modal pembentukan perusahaan asuransi mutakhir, IFG Life.

Kongsi ini nantinya ditujukan untuk menampung nasabah-nasabah Jiwasraya yang bersedia direstrukturisasi polisnya.

Untuk itu, pemerintah bersama dengan manajemen Jiwasraya telah mempersiapkan skema restrukturisasi polis ini. Restrukturisasi ini akan ditawarkan kepada nasabah Jiwasraya baik pemegang polis tradisional maupun JS Saving Plan.

[Gambas:Video CNBC]
(tas/tas)