Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Penyelenggara Jaminan Baik (BPJS) Kesehatan mulai melakukan cleansing data (penonaktifan sementara) bagi pengikut yang memiliki data yang problematis. Hal ini dilakukan tepat dalam 1 November 2020.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, cleansing data kepada peserta BPJS Kesehatan dilakukan, untuk memperbaharui data kepesertaan.

“Agar data menjelma valid dan akurat, dan tidak ada lagi data yang belum lengkap, ” kata Iqbal kepada CNBC Indonesia, Jumat (30/10/2020).

Cleansing keterangan oleh BPJS Kesehatan dilakukan menunjuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tarikh 2006, Pasal 13 ayat (1) tentang Administrasi Kependudukan. Di mana setiap penduduk wajib memiliki NIK.

BPJS Kesehatan selalu melakukan cleansing data dengan menunjuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tubuh, bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta dengan terintegrasi, dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK), kecuali untuk bayi perdana lahir.

Selain itu, keputusan pembekuan sementera oleh BPJS Kesehatan juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pendirian (BPKP) tahun buku 2018 dan hasil Rakornas Eselon I Kementerian/Lembaga.

Artinya, peserta yang tidak dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada segmen peserta non penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) akan dibekukan pada 1 November 2020 mendatang.

Kendati demikian Iqbal mengisbatkan BPJS Kesehatan memiliki standar, dalam mana peserta yang dinonaktifkan mampu langsung diaktifkan kembali, asal pengikut bisa menunjukkan Kartu Tanda Warga (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Apabila di jarang masyarakat yang merasa dirinya mempunyai data yang lengkap, namun tetap dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan, sebutan Iqbal bisa langsung menghubungi care center 1500 400 atau bisa langsung datangi Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat.

“Kita punya standar untuk apabila peserta bisa menunjukkan NIK/KK untuk diinput ke master file dan kepesertaan langsung aktif, ” ujarnya.

Anda bisa melakukan kaum langkah ini agar BPJS Kesehatan tidak dibekukan:
1. Melihat terlebih dahulu status NIK-mu memakai media komunikasi dan Kanal Pelayanan Tanpa Tatap Muka yang telah disediakan BPJS Kesehatan.
2. Jika status NIK-mu sudah bertukar dari aktif menjadi non aktif dengan keterangan ‘registrasi ulang kebulatan administrasi untuk pemutakhiran data, lengkapi data KK/KTP, maka kamu menetapkan mendaftar ulang. Dalam proses registrasi ulang ini peserta menyampaikan regenerasi NIK Dukcapil melalui pelayanan tatap muka dan tanpa tatap membuang atau bisa langsung menghubungi care center 1500 400.



[Gambas:Video CNBC]
(dru)